Perundingan Damai Thailand Selatan, Kalla Sangat Terpukul Komentar Jubir Presiden SBY

Media Indonesia
Jum'at, 26 September 2008 15:33 WIB

Reporter : Mahfud

Perundingan damai konflik Thailand Selatan dirintis akhir pekan lalu yang dimediasi Jusuf Kalla. Namun Kalla mengaku sangat terpukul dengan komentar jurubicara Kepresidenan Dino Patty Djalal yang berbuntut ketersinggungan Pemerintah Thailand sehingga mengancam proses perundingan.

Dino, hari Minggu (21/9) lalu memberikan pernyataan ke media massa soal perundingan konflik Thailand Selatan. Dalam komentarnya Dino sempat menyinggung materi pembicaraan bahwa perundingan mencapai sejumlah prinsip yang penting meski ada sejumlah posisi sulit yang masih harus dijembatani.

Perundingan damai konflik Thailan Selatang di mediasi Jusuf Kalla di Istana Bogor Sabtu-Minggu pekan lalu.

“Waduh, begitu keluar statemen itu (Dino Patty Djalal) saya betul-betul terpukul,” kata Kalla gusar saat jumpa pers di kantor Wapres, Jumat (26/9) menanggapi peryataan Dino Patty Djalal.

Komentar Dino tersebut, tutur Kalla berdampak luas di Thailand yang mengancam kelangsungan perundingan damai.

“Terjadi perdebatan yang hangat di Thailand yang tidak perlu, saya menjadi tidak enak. Begitu kita tidak jaga etika, buyar, bukan buyar disini tetapi di negara orang,” tegas Kalla dengan bibir bergetar.

Kalla mengaku talah menegur Dino yang seharusnya menjaga etika dan kepercayaan. Pernyataan Dino adalah inisiatif pribadi dan belum mendapat instruksi dari Wapres.

“Yang kita perlukan trust negara. negara tdk boleh membocorkan apa yg dibicarakan. Itu etika. Karena saya mewakili negara, orang fikir negara yang membocorkan. Padahal tidak ada instruksi dari saya,” geram Kalla.

Kalla menuturkan etika dan pengetahuan menjadi mediator harus betul-betul dipahami. Karena itu Kalla menyatakan tidak memberikan informasi kepada pers. Jikapun ada satu atau dua orang wartawan itu, sekedar untuk merekam dan bisa menulis dengan tuntas setelah perundingan berhasil. Tujuannya semata-mata untuk pelajaran ke depan.

“Itu permasalahan etika dan pengetuhan tentang perdamaian harus dipahami. Karena itu dimana-mana saya tutup dari Anda,” terangnya.

Kalla dalam kesempatan itu berkali-kali menekankan persoalan etika yang harus dijaga mediator. “Ribut itu di Thailand, bisa gagal itu perundingan hanya gara-gara karena kita tidak tahu etika,” sesal Kalla.

Kalla menambahkan untuk mempertemukan dua pihak yang bertikai, mediator haruslah benar-benar bisa dipercaya kedua belah pihak. Untuk itu syarat utama mediator yaitu menjaga etika harus benar-benar dijalankan.

Kalla mencontohkan mediator seharusnya tidak memberikan komentar mengenai materi perundingan tanpa seijin pihak yang berunding.

“Saya sudah tanya ke mereka apakah mau bicara dengan pers, jawabannya tidak, tidak. Maka saya tidak kasih komentar. Kalau mediator mengeluarkan isi pembicaraan itu melanggar etika,” papar Kalla.

Mengenai pernyataan pihak Thailan bahwa delegasi yang dikirim bukan dari pemerintah, Kalla menepisnya. Menurut Kalla, tidak banyak pihak yang tahu termasuk Departemen Luar Negeri Thailand yang beberapa waktu lalu memberikan pernyataan tidak ada delegasi pemerintah Thailand yang dikirim.

“Yang memberi mandat itu lebih dari Menlu, siapa bilang tidak resmi. Satu dua orang tidak mengerti karena pertemuan sangat tertutp. Delegasi sangat resmi dengan mandat atasannya Menlu Thailand,” lanjut Kalla.

Kalla juga menyentil Deplu Thailand yang seharusnya tidak berkomentar karena permasalahan adalah konflik dalam negari Thailand. Jika Deplu yang berkomentar maka terkesan menjadi masalah luar negari

“Sama dulu Indonesia (perjanjian Helsinski) Deplu tidak ikutan. Kalau Deplu ikut, itu jadi masalah luar negeri. Padahal konflik adalah masalah dalam negeri,” jelas Kalla. (Fud)

Umumkan Capres di Istana, SBY Dituding Langgar Etika

(http://kompas.com)

Tanggal : 03 Oct 2008

JAKARTA, JUMAT-Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali maju dalam pertarungan Pilpres 2009, ternyata mendapat kritikan tajam dari para pengamat politik. Yang dipermasalahkan, tak lain keinginan SBY maju dalam Pilpres 2009 dan kemungkinan akan kembali berduet dengan Wapres Jusuf Kalla, tak lain, karena pengumuman dilakukan di Istana Negara.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, pengumumunan rencana maju sebagai capres di Istana Negara, sama saja sudah melanggar etika politik. Sementara pengamat politik yang juga capres independen Fadjroel Rahman menyatakan, Bawaslu harus memberikan sanksi tegas kepada Presiden SBY.

"Presiden SBY telah melanggar etika. Seharusnya mengumumkan pencalonan dirinya kembali sebagai capres, harus dilakukan di tempat netral, bukan Istana Negara. Presiden SBY, bukanlah seorang raja dan tiran yang bisa mengumumkan kelanjutan tirani kekuasaannya di Istana kerajaan atau di lingkungan pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat yang netral," kata Ray Rangkuti secara khusus kepada Persda Network, Jumat (3/10).

Ray mengakui, memang tidak ada perundang-undangan yang mengatur bagi para calon kandidat capres dan cawapres yang diperbolehka dimana harus mengumumkak pencalonannya. Namun, secara etika politik, kata Ray, tentu saja Istana tidak bisa dijadikan tempat untuk ajang kampanye.

"Yang kita kritisi adalah terkait dengan etika pengelolaan negara. Sering kali kita memandang etika bernegara itu dengan sepele. Padahal, itu hal yang sangat fundamental konstitusi dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena ini hanya masalah pelanggaran etika politik saja, maka sanksi yang didapat hanyalah sanksi sosial. Jadi, ada baiknya ini pelajaran bagi para incumbent yang ingin kembali maju baik sebagai calon presiden atau apapun.

Sebelumnya diberitakan, Minggu (28/9) Presiden SBY menyatakan diri kembali maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2009. Ia pun memberi isyarat masih akan berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika terpilih, inilah periode kedua dan terakhir SBY menjabat sebagai Presiden.

Pengamat politik yang juga capres independen Fadjroel Rahman menegaskan kembali, memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi jelas sebuah pelanggaran etika dalam berpolitik. Bila memang hukum ingin ditegakkan, harusnya kepada siapapun yang melanggar mesti mendapatkan tindakan sanksi, terutama oleh pihak Bawaslu.

"Memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan parpol adalah korupsi, tidak hanya sekedar masalah etis saja. Pelanggaran hukum ini mesti diusut oleh Bawaslu agar hukum bisa berlaku kepada siapapun. Tak terkecuali kepada Presiden SBY," tandas Fadjroel Rahman.

Praktik pemakaian fasilitas negara ini memang kerap dilakukan secara berulang-ulang dalam berbagai bentuk. Menurutnya, tak terkecuali kepada Presiden SBY, kepada kepala negara sebelumnya, termasuk mantan penguasa Orde Baru, Soeharto juga kerap melakukan.

"Jadi, demi menegakkan iklim demokrasi yang lebih baik, adanya pelanggaran etika sekarang ini haruslah ditegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung saat ditemui usai shalat Ied di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (1/10) lalu berharap, UU Pilpres yang akan dikelurkan nanti harus bisa mengatur secara detail terkait larangan kepada para kandidat untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

"Salah satu hal kelemahan yang lalu, memang belum diatur secara lebih jelas. Sebenarnya gampang sekali, ketika melakukan sosialisasi pribadi, tidak boleh simbol-simbol kenegaraan itu ada. Dan pada waktu, walapun belum diatur oleh undang-undang ketika ibu Megawati melakukan sosialisasi pribadi, tidak pernah, contoh sederhana saja, menggunakan kendaraan atau mobil negara yang merupakan simbol kepresidenan, " papar Pramono.

"Nah, harusnya itu juga harus dilakukan sama kepada semua calon-calon presiden yang lain. Kita ingin memberikan catatan, harusnya Istana Negara itu kan pusat pemerintahan atau pusat negara, bukan pusat bagi seseorang untuk mencalonkan diri. Kalau mau mencalonkan diri, silahkan dimana saja, jangan di Istana Negara," tandas Pramono Anung. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

Kampungku

On July 9, 2007, the Indonesian volcano Mount Gamkonora began spewing hot ash and smoke from its crater. Columns of ash and smoke shot up over 3,000 meters, prompting authorities to declare a "state of alert" and evacuate approximately 8,000 residents from the area.
Fast Facts

1. Height: 1,325 meters
2. Located in North Maluku province
3. The highest peak on Halmahera Island
4. Last eruption was in 1987
5. Last major eruption was in 1673

Situation Downgraded

On July 16, 2007, authorities downgraded the state of alert after volcanic activity and seismic tremors had declined. The evacuated residents were allowed to return to their homes, none of which had incurred any damage. No casualties or injuries were reported following the volcanic activity, but some residents complained of breathing problems due to high levels of ash in the air.

Herald Tribune
Gamkonora volcano erupts in eastern Indonesia
The Associated Press
Published: July 9, 2007


JAKARTA, Indonesia: A volcano in eastern Indonesia erupted on Monday, sending thick clouds of smoke up to 1,000 meters (3,280 feet) in the air, the government's volcano monitoring agency said.

The agency raised the alert level at Mount Gamkonora to the second highest level, meaning a major eruption was possible in the coming weeks and villagers on its slopes should ready themselves for evacuation, according to a posting on its Web site.

Seismic activity at the 1,635-meter (5,364-feet) mountain has been increasing over the past nine days, but on Monday tremors increased and it spat out clouds of smoke and ash that soared high in the air, the posting said.

Authorities close to the volcano on remote Halmahera island were not immediately available for comment. Halmahera lies about 2,400 kilometers (1,490 miles) northeast of Jakarta.

Indonesia has more active volcanoes than any other nation because of its location on the Pacific "Ring of Fire" — a series of fault lines stretching from the Western Hemisphere through Japan and Southeast Asia. -030-


BBC
Thousands flee Indonesia volcano

Ash clouds spew from Mount Gamkonora, in North Maluku province, Indonesia - 09/07/07
Mount Gamkonora is one of 129 active volcanoes in Indonesia

Volcanic eruptions
Thousands of Indonesians have been evacuated from the slopes of a volcano that is spewing out hot ash and smoke in the east of the country.

The alert around Mount Gamkonora, in North Maluku province, has been raised to its highest level amid fears a major eruption could be imminent.

Scientists have reported seeing fire and ash clouds rising as high as 4,000m (13,100ft) since Monday.

Some 8,400 villagers have been moved to special camps away from the volcano.

However, scientists are warning that lava could still reach the camps if there is a large eruption - and have advised residents to wear face masks to protect themselves from the ash clouds.

Some 2,000 people are reported to have chosen to remain within the 8km (five mile) danger zone marked out by officials.

'Ring of Fire'

Activity at the 1,635m mountain rose sharply on Monday, prompting scientists to raise the alert level.

Saut Simatupang of Indonesia's Vulcanological Survey told Reuters news agency that the volcano was spitting out volcanic ash as high as 4,000m at its peak on Monday.

Map

He said there had been less smoke and ash on Tuesday "but that does not mean the volcano is safe".

Mt Gamkonora is the highest peak on the island of Halmahera in North Maluku province, some 2,400km east of the Indonesian capital Jakarta.

It is one of at least 120 active volcanoes in Indonesia, which is part of the Asia-Pacific "Ring of Fire", a series of volcanoes and fault lines stretching from the Western Hemisphere through Japan and South East Asia.

Gamkonora Volcano Eruptions

2007, 1987, 1981, 1952, 1951, 1950, 1949, 1926, 1917, 1911, 1885, 1673.